PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pidato Presiden RI Prabowo Subianto tentang kelapa sawit yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025–2029 di Jakarta mendapat berbagai macam respon dari berbagai kalangan.

Pidato tersebut diapresiasi luar biasa oleh 17 juta kepala keluarga (KK) petani sawit di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, serta mahasiswa penerima beasiswa sawit di 23 kampus mitra BPDPKS.

Di media sosial, mereka ramai-ramai menyampaikan dukungan dengan pesan-pesan seperti “I love u Pak Presiden Prabowo". Namun, pidato Presiden kedelapan ini juga memicu reaksi negatif dari sejumlah kelompok yang merasa terganggu, bahkan alergi.

Meski begitu, Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Gulat ME Manurung MP CAPO CIMA menegaskan, pidato Presiden sangat dinantikan oleh para petani sawit.

Menurutnya, sawit adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia karena kondisi geografisnya yang berada di garis khatulistiwa. Ia menyebutkan, pidato tersebut menjadi pengakuan penting terhadap sawit sebagai aset strategis bangsa.

Gulat menegaskan, pidato Presiden Prabowo adalah untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan, bukan untuk kelompok tertentu.

Ia menyebut, negara-negara lain, seperti India dan Tiongkok, telah mencoba menanam sawit dengan teknologi canggih dan modifikasi lingkungan. Tetapi hasilnya tetap jauh di bawah produktivitas sawit di Indonesia. Dengan demikian, sawit seharusnya menjadi daya tawar utama Indonesia di mata dunia.

"Selama ini, sawit kerap disudutkan tanpa dasar ilmiah yang kuat dan minim perlindungan regulasi. Pidato Presiden Prabowo, menurut kami, menunjukkan keberanian politik untuk melindungi dan memanfaatkan potensi sawit secara maksimal," kata Gulat kepada CAKAPLAH.com, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, Gulat menjelaskan pentingnya arahan Presiden terkait produktivitas sawit. Ada dua strategi utama yang dapat dilakukan. Pertama, replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR), yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 3–4 kali lipat.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat baru mencapai 25–30% dari potensinya, atau sekitar 1,5–2 ton CPO per hektar per tahun. Melalui PSR, produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi 6–8 ton CPO per hektar per tahun.

Kedua, ekstensifikasi atau perluasan lahan sawit. Namun, Gulat menyarankan agar fokus diarahkan pada optimalisasi lahan terdegradasi, seperti bekas tambang atau kawasan yang sudah tidak berhutan, sesuai hasil riset Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2023.

"Pidato Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya melawan kampanye negatif terhadap sawit yang selama ini sering terjadi. Kampanye tersebut adalah bagian dari politik perdagangan internasional yang harus dilawan dengan strategi politik pula," ulasnya.

Ia memuji pernyataan Presiden yang dianggap sangat berkelas dan menunjukkan semangat nasionalisme. Terkait kebijakan moratorium, Gulat menjelaskan bahwa hal tersebut jangan disalahartikan.

Moratorium hanya berlaku untuk hutan yang masih lestari, bukan seluruh pembukaan lahan. Kesalahpahaman tentang moratorium selama ini justru menguntungkan negara lain, seperti Malaysia, dan produsen minyak nabati non-sawit.

Gulat juga memberikan lima rekomendasi strategis untuk mendukung arahan Presiden Prabowo. Pertama, merevisi regulasi yang merugikan sawit, termasuk memastikan legalitas kebun sawit eksisting agar tidak lagi menjadi sasaran konflik regulasi.

Kedua, membentuk Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) di bawah kendali langsung Presiden untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sawit dan pemasukan negara. Ketiga, mendorong koperasi petani sawit untuk masuk ke industri hilir dengan regulasi yang lebih mendukung.

"Kemusian keempat, mengawal program mandatori energi hijau secara progresif. Kelima, mempercepat peremajaan sawit rakyat dengan produktivitas rendah melalui dana BPDPKS, sekaligus mewajibkan perusahaan sawit yang tidak produktif untuk melakukan peremajaan dengan dana internal," cakapnya

Ia juga menekankan pentingnya menghentikan penggunaan istilah yang menyudutkan sawit. Semua elemen masyarakat dan instansi pemerintah, menurutnya, harus mengikuti arahan Presiden Prabowo bahwa sawit adalah aset strategis bangsa yang wajib dijaga.

"Sekali lagi saya tegaskan, pidato Presiden tersebut adalah wujud keberpihakan kepada rakyat dan aset negara, yang menjadi pijakan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," katanya.**

Penulis | : | Satria Yonela Putra
Editor | : | Delvi Adri
Kategori | : | Riau, Ekonomi 

sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/118919/2025/01/07/pro-kontra-komentar-prabowo-tentang-sawit-apkasindo-pidato-presiden-wujud-keberpihakan-sawit#sthash.jBLj8LUm.dpbs